Search

Daftar Informasi Publik Online

DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

TAHUN 2026


A. INFORMASI BERKALA

No. Nama Dokumen Ringkasan Isi Informasi Publik Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik Pejabat Penanggung jawab Penerbitan Informasi Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi Bentuk Informasi yang tersedia Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip Keterangan/ Catatan Informasi Publik Tautan Unduh Dokumen
1 LAKIP 2025 Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretaris Jenderal KPU Jakarta, 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun UNDUH DOKUMEN
2 Laporan Keuangan KPU Tahun 2012 - 2026 Ringkasan Laporan Keuangan yang telah di audit Biro Keuangan Sekretaris Jenderal KPU Jakarta, 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun UNDUH DOKUMEN
3 Tapkin KPU 2026 Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretaris Jenderal KPU Jakarta, 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun UNDUH DOKUMEN
4 Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat PPID KPU Jakarta, 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun UNDUH DOKUMEN
5 RUP Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Biro Logistik Sekretaris Jenderal KPU Jakarta, 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
UNDUH DOKUMEN
6 LHKPN Informasi tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Inspektorat Ketua KPU Jakarta, 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun UNDUH DOKUMEN
7 Informasi Program/Kegiatan Tahun 2014 - 2026 Informasi tentang Program Kegiatan Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretaris Jenderal KPU Jakarta, 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun UNDUH DOKUMEN
8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Mengatur tentang pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Syarat Calon Pengganti Antarwaktu, Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu, Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu, Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu, Koordinasi Penggantian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu di Daerah Khusus, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup Biro Hukum Ketua KPU Jakarta, 11 November 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyempurnaan struktur pengelola informasi dan dokumentasi, klasifikasi informasi yang dikecualikan, serta tata cara pengujian konsekuensi Biro Hukum Ketua KPU Jakarta, 22 Desember 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 Mengatur tentang rencana strategis KPU Tahun 2025- 2029 yang merupakan dokumen perencanaan KPU untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025-2029 Biro Hukum Ketua KPU Jakarta, 31 Desember 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Mengatur tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yaitu ketentuan formulir Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan ketentuan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih LN-PDPB. Biro Hukum Ketua KPU Jakarta, 08 Juli 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
12 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran KPU Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Jakarta, 1 Desember 2025 Pagu anggaran yang diterima KPU untuk melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsi KPU selama 1 Tahun 2 Tahun Informasi Berkala UNDUH DOKUMEN
13 Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I Tahun 2026 Dokumen perjanjian kinerja yang memuat sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Inspektur Wilayah I Tahun 2026. Inspektorat Wilayah I Inspektur Wilayah I Tahun 2026, Jakarta Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak Sesuai JRA KPU yang berlaku Informasi berkala; dipublikasikan setelah ditetapkan. UNDUH DOKUMEN
14 Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah I Bagian dan uraian struktur organisasi Inspektorat Wilayah I yang menunjukkan hubungan kedudukan dan fungsi unit kerja Inspektorat Wilayah I Inspektur Wilayah I Dimutakhirkan sesuai perubahan organisasi, Jakarta Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak Dimutakhirlan sesuai perubahan dan JRA KPU yang berlaku Informasi berkala/setiap saat; menggunakan struktur organisasi yang telah ditetapkan secara resmi UNDUH DOKUMEN



B. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

No. Nama Dokumen Ringkasan Isi Informasi Publik Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik Pejabat  Penanggung  jawab Penerbitan Informasi Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi Bentuk Informasi yang tersedia Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip Keterangan/ Catatan Informasi Publik Tautan Unduh Dokumen
1 Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 Ringkasan daftar informasi yang wajib tersedia berkala, wajib tersedia setiap saat dan wajib tersedia serta merta Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Logistik, Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara, Inspektorat, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pusat Data dan Teknologi Informasi Atasan PPID KPU September 2025 Dokumen Digital/Softcopy 1 Tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
2 Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan
1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Ketentuan tentang pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Syarat Calon Pengganti Antarwaktu, Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu, Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu, Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu, Koordinasi Penggantian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu di Daerah Khusus, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup Biro Hukum Ketua KPU Jakarta, 11 November 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyempurnaan struktur pengelola informasi dan dokumentasi, klasifikasi informasi yang dikecualikan, serta tata cara pengujian konsekuensi Biro Hukum Ketua KPU Jakarta, 22 Desember 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 Mengatur tentang rencana strategis KPU Tahun 2025- 2029 yang merupakan dokumen perencanaan KPU untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025-2029 Biro Hukum Ketua KPU Jakarta, 31 Desember 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Mengatur tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yaitu ketentuan formulir Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan ketentuan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih LN-PDPB Biro Hukum Ketua KPU Jakarta, 08 Juli 2026 Dokumen Digital/Softcopy Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak UNDUH DOKUMEN
5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 783 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti, dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti, dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ketua KPU Jakarta, 12 September 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 UNDUH DOKUMEN
6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 805 Tahun 2025 tentang Pencabutan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum Ketentuan tentang Pencabutan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum Biro Hukum Ketua KPU Jakarta, 16 September 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 842 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketentuan tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Biro Umum Ketua KPU Jakarta, 25 September 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
8) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Inspektorat Utama Ketua KPU Jakarta, 26 September 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
9) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Inspektorat Utama Ketua KPU Jakarta, 21 Oktober 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
10) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Inspektorat Utama Ketua KPU Jakarta, 4 November 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
11) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Biro Keuangan Ketua KPU Jakarta, 20 November 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Inspektorat Utama Ketua KPU Jakarta, 5 Desember 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1119 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025 Ketentuan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025 Kepala Bidang Data dan Informasi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 17 Desember 2025 di Jakarta Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak) Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak UNDUH DOKUMEN
14) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2026 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026 Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026 Biro Hukum Ketua KPU Jakarta, 13 Januari 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
15) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketua KPU Jakarta, 23 Februari 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
16) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93 Tahun 2026 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Biro Keuangan Ketua KPU Jakarta, 26 Februari 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
17) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Ketua KPU Jakarta, 8 April 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
18) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Biro Sumber Daya Manusia Ketua KPU Jakarta, 4 Mei 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
19) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 264 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026 Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026 Kepala Bidang Data dan Informasi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 20 Juli 2026 di Jakarta Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun. UNDUH DOKUMEN
20) Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1922 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Inspektorat Utama Sekretaris Jenderal KPU Jakarta, 04 September 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
21) Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2109 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketentuan tentangPedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Biro Umum Sekretaris Jenderal KPU Jakarta, 19 September 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
3 nota kesepahaman, perjanjian dengan pihak ketiga terkait penyelenggara Pemilu dan Pemilihan
1) Kementerian Agama Republik Indonesia Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 15 September 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 40/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
2) Kementerian Pemuda dan Olahraga Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada Bidang Kepemudaaan dan Keolahragaan Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 15 September 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 41/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
3) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelenggaraan Pemilu serta Pilkada Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 15 September 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 42/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
4) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Kapasitas SDM dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 19 September 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 45/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
5) Badan Riset dan Inovasi Nasional Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Pengembangan SDM dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 19 September 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 46/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
6) Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 2 Oktober 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 48/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
7) Organisasi Amatir Radio Indonesia Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 10 Oktober 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 50/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
8) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 13 Oktober 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 51/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
9) Komisi Informasi Pusat Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 16 Oktober 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. 52/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
10) Panitia Pelaksana Program Talkshow dan Watung Kerukunan Lintas Agama Indonesia Bangkit Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 20 Oktober 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 54/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
11) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Pendidikan Pemilih dan Pendidikan Politik pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 24 Oktober 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. 56/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
12) Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 24 Oktober 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 57/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
13) Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik setiap WNI Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 24 Oktober 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 58/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
14) PT. Nusantara Media Mandiri (Nusantara TV) Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 24 Oktober 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 59/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
15) PT Trans Media Corpora Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 24 Oktober 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 60/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
16) PT Visi Media Asia Tbk Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 26 Oktober 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan seluruh proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 61/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
17) Perkumpulan Anak Muda Analitis Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 30 Oktober 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 62/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
18) Komisi Yudisial Republik Indonesia Sinergitas Pelaksanaan Wewenang dan Tugas dalam rangka menjaga dan menegakan Integritas Hakim serta Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 8 November 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 63/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
19) Komisi Nasional Disabilitas Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 24 November 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 66/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
20) Parisada Hindu Dharma Indonesia Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 29 November 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 68/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
21) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 29 November 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 69/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
22) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 29 November 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 71/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
23) UIN Mataram Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 19 Desember 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 73/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
24) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang LuBerJurDil Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU 21 Desember 2023 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 76/PR.07-NK/01/2023 UNDUH DOKUMEN
25) Asosiasi Media Siber Indonesia Pelaksanaan Cek Fakta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Selasa, 02 Januari 2024 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 3 (tiga) tahun 1/PR.07-NK/01/2024 UNDUH DOKUMEN
26) PT Metropolitan Televisindo Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Selasa, 02 Januari 2024 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku hingga berakhirnya seluruh tahapan, program dan jadwal Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 2/PR.07-NK/01/2024 UNDUH DOKUMEN
27) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemilihan Umum dan Jaminan Kesehatan Nasional Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Senin, 15 Januari 2024 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 3 (tiga) tahun 3/PR.07-NK/01/2024 UNDUH DOKUMEN
28) Universitas Tidar Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Senin, 29 Januari 2024 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 4/PR.07-NK/01/2024 UNDUH DOKUMEN
29) Otoritas Jasa Keuangan Kerja Sama Dalam Bidang Kepemiluan dan Jasa Keuangan Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Senin, 22 April 2024 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 7/PR.07-NK/01/2024 UNDUH DOKUMEN
30) Universitas Diponegoro Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Selasa, 04 Juni 2024 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 11/PR.07-NK/01/2024 UNDUH DOKUMEN
31) Universitas Kristen Satya Wacana Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Selasa, 04 Juni 2024 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 12/PR.07-NK/01/2024 UNDUH DOKUMEN
32) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelembagaan Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Selasa, 25 Juni 2024 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 18/PR.07-NK/01/2024 UNDUH DOKUMEN
33) Universitas Negeri Semarang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Jumat, 30 Agustus 2024 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 29/PR.07-NK/01/2024 UNDUH DOKUMEN
34) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Senin, 09 September 2024 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 33/PR.07-NK/01/2024 UNDUH DOKUMEN
35) Kementerian Hukum Republik Indonesia Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Jumat, 24 Januari 2025 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 5/HK.05-NK/01/2025 UNDUH DOKUMEN
36) Badan Pusat Statistik Penyediaan, Pertukaran, dan Pemanfaatan Data Dalam Rangka Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik di Bidang Kepemiluan Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Jumat, 14 Maret 2025 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 12/HK.05-NK/01/2025 UNDUH DOKUMEN
37) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Rabu, 04 Juni 2025 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 17/HK.05-NK/01/2025 UNDUH DOKUMEN
38) Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat, Perisai Demokrasi Bangsa, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, dan Akademi Pemilu dan Demokrasi Peningkatan Tata Kelola Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Senin, 14 Juli 2025 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 20/HK.05-NK/01/2025 UNDUH DOKUMEN
39) Badan Intelijen Negara Meningkatkan Kualitas Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keamanan dan Kerahasiaan Informasi serta Koordinasi Intelijen Negara Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Rabu, 30 Juli 2025 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 26/HK.05-NK/01/2025 UNDUH DOKUMEN
40) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Pengembangan dan Pemanfaatan Perpustakaan serta Program Tematik Literasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Senin, 08 September 2025 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 27/HK.05-NK/01/2025 UNDUH DOKUMEN
41) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Senin, 15 Desember 2025 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 35/HK.05-NK/01/2025 UNDUH DOKUMEN
42) Kejaksaan Republik Indonesia Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Rabu, 11 Maret 2026 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 1/HK.05-NK/01/2026 UNDUH DOKUMEN
43) Komisi Pemilihan Pusat Federasi Rusia Kerjasama di Bidang Manajemen Pemilihan Umum Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Senin, 06 April 2026 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun - UNDUH DOKUMEN
44) Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Pengembangan Tata Kelola Logistik Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Deputi Bidang Dukungan Teknis Ketua KPU Senin, 30 Maret 2026 Dokumen Digital/Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 2/HK.05-NK/01/2026 UNDUH DOKUMEN
45) Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sinergi Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Pemilih Bagi Pekerja Migran Indonesia Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Rabu, 13 Mei 2026 Dokumen Digital/ Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 3/HK.05-NK/01/2026 UNDUH DOKUMEN
46) Arsip Nasional Republik Indonesia Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Rabu, 13 Mei 2026 Dokumen Digital/ Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 4/HK.05-NK/01/2026 UNDUH DOKUMEN
47) Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi Sinergitas Penguatan Transparansi Informasi, Pemberitaan, dan Literasi Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Biro Perencanaan dan Organisasi Ketua KPU Rabu, 13 Mei 2026 Dokumen Digital/ Softcopy Berlaku 5 (lima) tahun 5/HK.05-NK/01/2026 UNDUH DOKUMEN
4 informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
a Informasi Hasil Pemilu
1 Hasil Pemilu 2004 Hasil rekapitulasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2004 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
2 - Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2009 Hasil rekapitulasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2009 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
- Hasil Pemilu DPR RI 2009 Hasil rekapitulasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2009 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
- Hasil Pemilu DPRD Provinsi dan Kab/Kota 2009 Hasil rekapitulasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2009 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
3 - Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2014 Hasil rekapitulasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2014 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
- Hasil Pemilu DPR RI 2014 Hasil rekapitulasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2014 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
- Daftar Alokasi Kursi DPR RI 2014 Jumlah alokasi kursi DPR RI Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2014 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
- Daftar Calon Terpilih DPR RI 2014 Nama Calon Terpilih berdasarkan asal Partai Politik Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2014 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
- Daftar Calon Terpilih DPD RI 2014 Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2014 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
- Daftar Calon Terpilih DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota 2013 Nama Calon Terpilih berdasarkan asal Partai Politik Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2014 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
- Data tingkat partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2014 Tingkat partisipasi Pemilih per Provinsi Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2014 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
4 - Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2019 Hasil rekapitulasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2019 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
- Hasil Pemilu DPR RI 2019 Hasil rekapitulasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2019 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
5 - Daftar Calon Tetap DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pemilu 2024 Profil calon Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
- Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2024 Hasil rekapitulasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
- Hasil Pemilu DPR RI 2025 Hasil rekapitulasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
b Informasi Hasil Pemilihan
1 Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2010 Hasil rekapitulasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2010 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
2 Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2011 Hasil rekapitulasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2011 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
3 Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2012 Hasil rekapitulasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2012 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
4 Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2013 Hasil rekapitulasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2013 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
5 Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2015 Hasil rekapitulasi dan infografis Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2015 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
6 Hasil Pemilihan Tahun 2017 hasil rekapitulasi dan infografis Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2017 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
7 Hasil Pemilihan Tahun 2018 hasil rekapitulasi dan infografis Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2018 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
8 Data NPHD Pemilihan Tahun 2020 rekap dan naskah NPHD Pemilihan 2020 Biro Keuangan 2020 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
9 Hasil Pemilihan Tahun 2024 hasil rekapitulasi dan infografis Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
5 Informasi yang dinyatakan terbuka pasca sidang putusan Komisi Informasi Pusat
a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Komisi Pemilihan Umum
1 Datareal countdalam bentuk data mentah seperti filecsvharian Pusat Data dan Teknologi Informasi 2024 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 333 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Komisi Pemilihan Umum
1 Informasi rincian infrastruktur IT KPU terkait Pemilu 2024 termasuk:Topologi;Rincian server-server fisik;Server-server cloud dan jaringan;Lokasi setiap alat dan jaringan;Rincian alat-alat keamanan siber seperti CDN, Ddos protection, dll; danRincian layanan-layanan Alibaba Cloud, termasuk proses pengadaan dan kontrak antara KPU (atau perwakilannya) dan Alibaba Cloud Pusat Data dan Teknologi Informasi 2024 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun
c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1075 Tahun 2025 tentang Penetapan Informasi Berupa Dokumen Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Berupa Salinan Ijazah Sebagai Informasi Terbuka
1 Informasi Berupa Dokumen Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Berupa Salinan Ijazah yang memuat:Nomor Kertas Ijazah;Nomor Ijazah;Nomor Induk Mahasiswa;Tanggal Lahir;Tempat Lahir;Tanda Tangan Pejabat Legalisir;NIP Pejabat Legalisir;Tanda Tangan Rektor;Tanda Tangan Dekan Fakultas. Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 Tahun UNDUH DOKUMEN
6 Informasi yang dikuasai Unit Kerja Eselon II Sekretariat Jenderal KPU
a Informasi yang dikuasai Pusat Data dan Teknologi Informasi
1 Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2594 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Menetapkan Pembentukan Tim Zona Integritas di Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kepala Bidang Aplikasi dan Tata kelola Teknologi Informasi, Kepala Bidang Data dan Informasi, dan Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 7 November 2025 di Jakarta Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak) Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun
2 Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2595 Tahun 2025 tentang Pembentukan Agen Perubahan di Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Menetapkan Pembentukan Agen Perubahan di Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kepala Bidang Aplikasi dan Tata kelola teknologi Informasi, Kepala Bidang Data dan Informasi, dan Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 7 November 2025 di Jakarta Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak) Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun
3 Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2142 Tahun 2025 tentang Tim Rekonsiliasi Data di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Tim Rekonsiliasi Data di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk kelancaran pelaksanaan proses koordinasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian data secara terintegrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 24 September 2025 di Jakarta Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak) Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun
4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Kabupaten/Κοτα. Komisi Pemilihan Umum Pedoman resmi penggunaan tanda tangan dan sertifikat elektronik di lingkungan KPU , KPU daerah (provinsi dan kabupaten/kota), serta sekretariat terkait. Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 23 Februari 2026 di Jakarta Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak Aktif 5 tahun UNDUH DOKUMEN
5 Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 589 Tahun 2026 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Komisi Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 10 April 2026 di Jakarta Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak) Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun
6 Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 217 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pengawasan Pengadaan Swakelola Tipe II pada Kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2026 di Komisi Pemilihan Umum Pembentukan Tim Persiapan dan Pengawasan Pengadaan Swakelola tipe II Pada Kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2026 di Komisi Pemilihan Umum; Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 2 Februari 2026 di Jakarta Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak) Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun
7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1119 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025 Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025, yang dituangkan dalam formulir Model A-Rekap Nasional-PDPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kepala Bidang Data dan Informasi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 17 Desember 2025 di Jakarta Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak) Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun UNDUH DOKUMEN
8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Peraturan Komisi ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yaitu ketentuan formulir Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan ketentuan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih LN-PDPB Kepala Bidang Data dan Informasi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 8 Juli 2026 di Jakarta Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak Aktif 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 264 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026 Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026, yang dituangkan dalam formulir Model A-Rekap Nasional-PDPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kepala Bidang Data dan Informasi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 20 Juli 2026 di Jakarta Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun. UNDUH DOKUMEN
b Informasi yang dikuasai Biro Perencanaan dan Organisasi
1 Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Perpustakaan serta Program Tematik Literasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pengembangan sumber daya perpustakaan dan jasa informasi mengenai literasi Pemilu dan Pemilihan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Jakarta, 08/09/2025 Naskah Surat Perjanjian yang diunggah ke Web JDIH KPU 1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 2 Tahun (Inaktif) permanen UNDUH DOKUMEN
2 Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Penguatan sinergi dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam rangka menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang responsif gender dan ramah anak, serta pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak dalam Pemilu dan Pemilihan Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Jakarta, 15/12/2025 Naskah Surat Perjanjian yang diunggah ke Web JDIH KPU 1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 2 Tahun (Inaktif) permanen UNDUH DOKUMEN
3 Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan, serta pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Jakarta, 11/03/2026 Naskah Surat Perjanjian yang diunggah ke Web JDIH KPU 1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 2 Tahun (Inaktif) permanen UNDUH DOKUMEN
4 Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti tentang Pengembangan Tata Kelola Logistik Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pengembangan tata kelola logistik dalam Pemilu dan Pemilihan melalui beragam cara seperti pendidikan dan pelatihan, dukungan penyusunan kebijakan strategis/teknis, hingga pertukaran dan pemanfaatan data Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Jakarta, 30/03/2026 Naskah Surat Perjanjian yang diunggah ke Web JDIH KPU 1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 2 Tahun (Inaktif) permanen UNDUH DOKUMEN
5 Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Sinergi Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Pemilih Bagi Pekerja Migran Indonesia Penguatan sinergi dalam memperluas akses hak pilih pemekerja migran melalui sosialisasi dan edukasi dukungan fasilitas akses koordinasi dengan perwakilan RI dan jejaring PMI, hingga koordinasi pendataan Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Jakarta. 13/05/2026 Naskah Surat Perjanjian yang diunggah ke Web JDIH KPU 1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 2 Tahun (Inaktif) permanen UNDUH DOKUMEN
6 Nota Kesepahaman antara Arsip Nasional Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Penguatan bidang kearsipan seperti pertukaran dan pemanfaatan data, penyelamatan, pelestarian, dan perlindungan arsip, pengembangan SDM, hingga dukungan fasilitas sarana prasarana Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Jakarta, 13/05/2026 Naskah Surat Perjanjian yang diunggah ke Web JDIH KPU 1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 2 Tahun (Inaktif) permanen UNDUH DOKUMEN
7 Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi tentang Sinergitas Penguatan Transparansi Informasi, Pemberitaan, dan Literasi Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Dukungan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu dan Pemilihan, dukungan analisis kebijakan strategis mengenai transparansi informasi dan literasi demokrasi, penguatan kapasitas SDM serta mengadakan wadah diskusi dan produksi informasi serta konten edukatif kepemiluan Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Jakarta, 13/05/2026 Naskah Surat Perjanjian yang diunggah ke Web JDIH KPU 1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 2 Tahun (Inaktif) permanen UNDUH DOKUMEN
8 Memorandum Saling Pengertian antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Pusat Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Manajemen Pemilihan Umum MSP antara KPU RI dan CEC Rusia ditandatangani pada 6 April 2026 di Moskwa, Federasi Rusia oleh Mochammad Afifuddin (ketua KPU) dan Ella Pamfilova (ketua CEC Rusia), bertujuan untuk memperkuat kerja sama pengembangan manajemen pemilihan umum berdasarkan nilai-nilai demokrasi, dengan ruang lingkup pengembangan SDM dan pertukaran pengetahuan di bidang informasi, dan teknologi kepemiluan melalui FGD lokakarya, konferensi internasional, dan pelatihan Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Senin, 06 April 2026 Moskwa, Federasi Rusia Soft fileNaskah Surat Perjanjian yang diunggah ke Web JDIH KPU 1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 2 Tahun (Inaktif) permanen UNDUH DOKUMEN
9 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU, Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Administrasi, dan Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2025 Sebuah dokumen pertanggungjawaban yang disusun oleh instansi pemerintah untuk melaporkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Laporan ini merupakan bagian dari (SAKIP) dan bertujuan untuk memberikan informasi terukur mengenai kinerja, menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Jakarta, Tahun 2026 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ketua KPU Tahun 2025Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretaris Jenderal KPU Tahun 2025Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2025Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2025 2 Tahun
10 Perjanjian Kinerja Lembaga Eselon I dan Eselon II Lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Jakarta, Tahun 2026 Perjanjian Kinerja Ketua KPU Tahun 2026Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2026Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Administrasi Tahun 2026Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Teknis Tahun 2026Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2026Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2026Perjanjian Kinerja Kepala Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2026Perjanjian Kinerja 2 Tahun
11 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Rincian Anggaran KPU Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Jakarta, 30 November 2022 Pagu anggaran yang diterima KPU untuk melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsi KPU selama 1 Tahun 2 Tahun Informasi Berkala
12 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Rincian Anggaran KPU Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Jakarta, 24 November 2023 Pagu anggaran yang diterima KPU untuk melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsi KPU selama 1 Tahun 2 Tahun Informasi Berkala
13 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Rincian Anggaran KPU Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Jakarta, 2 Desember 2024 Pagu anggaran yang diterima KPU untuk melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsi KPU selama 1 Tahun 2 Tahun Informasi Berkala
14 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Rincian Anggaran KPU Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Jakarta, 1 Desember 2025 Pagu anggaran yang diterima KPU untuk melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsi KPU selama 1 Tahun 2 Tahun Informasi Berkala
15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Jakarta, 31 Desember 2025 Rencana kerja KPU selama 5 Tahun, dalam melaksanakan kebijakan Presiden melalui RPJMN yang telah ditetapkan, sebagai pengejawantahan program prioritas Nasional Pemerintah yang diampu oleh KPU 3 Tahun Informasi Setiap Saat UNDUH DOKUMEN
16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Jakarta, 28 Januari 2026 Rincian langkah kerja yang harus dipedomani satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengelola perencanaan kegiatan dan anggaran masing - masing satker TA 2026 2 Tahun Informasi Dikecualikan UNDUH DOKUMEN
c Informasi yang dikuasai Biro Hukum
1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Peraturan ini mengatur mengenai pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu, termasuk ketentuan mengenai Calon Pengganti Antarwaktu serta proses verifikasi dan kualifikasinya. Selain itu, diatur pula mengenai sistem informasi manajemen penggantian antarwaktu, koordinasi dalam pelaksanaan penggantian antarwaktu, serta ketentuan penggantian antarwaktu di Daerah Khusus Biro Hukum Ketua KPU 11 November 2025, Jakarta Dokumen digital/Softcopy 5 (lima) tahun Pengaturan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Peraturan ini mengatur perubahan struktur pengelola informasi dan dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, tata cara pengujian konsekuensi informasi publik pada KPU dan KPU Provinsi, pelayanan atas permintaan informasi publik, serta prosedur pengajuan keberatan. Biro Hukum Ketua KPU 22 Desember 2025, Jakarta Dokumen digital/softcopy 5 (lima) tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Strategis KPU untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan. Biro Hukum Ketua KPU 31 Desember 2025, Jakarta Dokumen digital/softcopy 5 (lima) tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Peraturan ini mengatur perubahan formulir Model A-Rekap Perubahan Provinsi-PDPB dan Model A-Daftar Perubahan Pemilih LN-PDPB yang digunakan dalam pelaksanaan pemutakhiran dan pemilih berkelanjutan Biro Hukum Ketua KPU 8 Juli 2026, Jakarta Dokumen digital/softcopy 5 (lima) tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
d Informasi yang dikuasai Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peraturan dimaksud mengatur mengenai tata cara dan mekanisme penggantian antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ketua KPU Jakarta, 11 November 2025 Softcopy Selamanya selama tidak ada perubahan Dipublikasikan pada Portal JDIH KPU UNDUH DOKUMEN
2 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Semester II Tahun 2025 Memuat rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol pada Semester II Tahun 2025 Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ketua KPU Jakarta, 31 Desember 2025 Dokumen Digital/PDF 5 tahun
3 Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Semester II Tahun 2025 Memuat rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data setiap Partai Politik yang melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan melalui Sipol pada semester II Tahun 2025, sejumlah 21 Partai Politik Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ketua KPU Jakarta, 31 Desember 2025 Dokumen Digital/PDF 5 tahun
4 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Semester I Tahun 2026 Memuat rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol pada Semester I Tahun 2026 Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ketua KPU Jakarta, 30 Juni 2026 Dokumen Digital/PDF 5 tahun
5 Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Semester I Tahun 2026 Memuat rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data setiap Partai Politik yang melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan melalui Sipol pada Semester I Tahun 2026, sejumlah 23 Partai Politik Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ketua KPU Jakarta, 30 Juni 2026 Dokumen Digital/PDF 5 tahun
e Informasi yang dikuasai Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara
1 Daftar Aset Daftar Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum sesuai Laporan Barang Pengguna Periode Semester Tahun 2025 Audited Bagian Pengelolaan BMN Bagian Pengelolaan BMN https://siman.kemenkeu.go.id/ Data jenis, jumlah, dan identitas BMN lainnya;Dokumen perolehan BMN;Dokumen kepemilikan BMN; - Data dan Informasi aset mencakup BMN pada Sekretariat Jenderal KUP, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota
2 Surat Perjanjian atas Pengelolaan BMN Surat dan naskah perjanjian atas Pengelolaan BMN pada KPU Bagian Pengelolaan BMN Bagian Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal KUP, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota Dokumen Naskah Perjanjian Hibah;Dokumen Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan BMN - Dokumen perolehan atau penyerahan BMN dan perjanjian sewa atas pemanfaatan BMN dengan pihak lain
3 Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Data dan informasi mengenai Rencana Umum Pengadaan (RUP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Bagian Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa https://data.inaproc.id/rup Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)Data paket pengadaan dan nilai/pagu pengadaan;Informasi satuan kerja dan sumber dana. - Informasi RUP dapat diakses secara terbuka melalui Portal Data INAPROC dan dapat diperbarui sesuai dengan pemutakhiran data oleh K/L/PD
4 Data Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Data dan informasi mengenai realisasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Bagian Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa https://data.inaproc.id/realisasi Informasi realisasi Pengadaan Barang/Jasa;Data paket dan penyedia barang/jasa;Informasi jenis dan metode pengadaan;Status dan nilai realisasi pengadaan. - Informasi realisasi Pengadaan Barang/Jasa dapat diakses secara terbuka melalui Portal Data INAPROC dan dapat diperbarui sesuai dengan pemutakhiran data transaksi/realisasi pengadaan.
f Informasi yang dikuasai Biro Keuangan
1 Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited) Biro Keuangan Biro Keuangan Mei 2025 Hard Copy dan Soft Copy 10 Tahun -
2 Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2025 (Audited) Biro Keuangan Biro Keuangan Mei 2026 Hard Copy dan Soft Copy 10 Tahun -
g Informasi yang dikuasai Inspektorat Wilayah I
1 Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2025 Dokumen yang memuat pertanggungjawaban dan capaian kinerja Inspektorat Wilayah I selama Tahun 2025, termasuk realisasi target dan tindak lanjut perbaikan Inspektorat Wilayah I Inspektur Wilayah I Tahun 2025, Jakarta Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak Sesuai JRA KPU yang berlaku Informasi publik yang dapat diberikan setelah memastikan tidak memuat informasi yang dikecualikan.
2 Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I Tahun 2026 Dokumen perjanjian kinerja yang memuat sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Inspektur Wilayah I Tahun 2026. Inspektorat Wilayah I Inspektur Wilayah I Tahun 2026, Jakarta Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak Sesuai JRA KPU yang berlaku Informasi berkala; dipublikasikan setelah ditetapkan.
3 Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada lingkungan KPU. Sekretariat Jenderal KPU/Inspektorat Utama KPU sesuai penguasaan dokumen Sekretaris Jenderal KPU Tahun 2025, Jakarta Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak Sesuai JRA KPU yang berlaku Informasi publik berupa produk kebijakan yang telah ditetapkan
4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 916 Tahun 2025 Tentang Pemberian Reward dan Punishment Atas Pencapaian Kinerja Melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Keputusan mengenai pemberian penghargaan dan/atau sanksi atas pencapaian kinerja berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Inspektorat Utama KPU/Sekretaris Jenderal KPU sesuai penguasaan dokumen Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025, Jakarta Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak Sesuai JRA KPU yang berlaku Informasi publik berupa produk keputusan yang telah ditetapkan; data pribadi atau informasi lain yang dikecualikan tidak dibuka.
5 Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah I Bagian dan uraian struktur organisasi Inspektorat Wilayah I yang menunjukkan hubungan kedudukan dan fungsi unit kerja Inspektorat Wilayah I Inspektur Wilayah I Dimutakhirkan sesuai perubahan organisasi, Jakarta Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak Dimutakhirlan sesuai perubahan dan JRA KPU yang berlaku Informasi berkala/setiap saat; menggunakan struktur organisasi yang telah ditetapkan secara resmi
h Informasi Yang Dikuasai Inspektorat Wilayah III
1 Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2025 Dokumen yang memuat pertanggungjawaban dan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III selama Tahun 2025, termasuk realisasi target dan tindak lanjut perbaikan. Inspektorat Wilayah III Inspektur Wilayah III Tahun 2025, Jakarta Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak Sesuai JRA KPU yang berlaku Informasi publik yang dapat diberikan setelah memastikan tidak memuat informasi yang dikecualikan
2 Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III Tahun 2026 Dokumen perjanjian kinerja yang memuat sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Inspektur Wilayah III Inspektorat Wilayah III Inspektur Wilayah III Tahun 2026, Jakarta Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak Sesuai JRA KPU yang berlaku Informasi berkala; dipublikasikan setelah ditetapkan.
3 Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah III Bagian dan uraian struktur organisasi Inspektorat Wilayah III yang menunjukkan hubungan kedudukan dan fungsi unit kerja Inspektorat Wilayah III Inspektur Wilayah III Dimutakhirkan sesuai perubahan organisasi, Jakarta Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak Dimutakhirlan sesuai perubahan dan JRA KPU yang berlaku Informasi berkala/setiap saat; menggunakan struktur organisasi yang telah ditetapkan secara resmi
4 Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Surat Edaran mengenai kewajiban menyampaikan LHKAN bagi setiap Aparatur Negara di Lingkungan KPU, baik melalui LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) maupun SPT Pajak Tahunan Sekretariat Jenderal KPU/Inspektorat Utama KPU sesuai penguasaan dokumen Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023, Jakarta Dokumen elektronik (PDF) dan/atau salinan tercetak Sesuai JRA KPU yang berlaku Dicantumkan sebagai informasi publik sepanjang telah ditetapkan dan tidak memuat bagian yang dikecualikan.
i Informasi yang dikuasai Biro Logistik
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Biro Logistik Biro Hukum_JDIH Jakarta, 4 September 2024 https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/ILTZCe3cFjY5MemNWW7YumdOM01mOFVPNm1PUVFUODk0MmxXK1E9PQ Tidak ada batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan
2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 902 Tahun 2024 tentang Jumlah Kekurangan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Biro Logistik Biro Hukum_JDIH Jakarta, 8 Juli 2024 https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detail/g4FUZjdJb1bjXM10iAnuw1dGZEFXUS8ySnJQVEVHdDlMeUx3Smc9PQ Tidak ada batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan
3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Biro Logistik Biro Hukum_JDIH Jakarta, 23 September 2024 https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detail/bROOJTcJmILJ3lGWN82sEmNsUUNZZjRtejZJSU5hVmNiSFg3K3c9PQ Tidak ada batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan
4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1429 Tahun 2024 tentang Tanda Khusus Berupa Kode Respons Cepat (Quick Response Code) pada Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Biro Logistik Biro Hukum_JDIH Jakarta, 4 Oktober 2024 https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detail/_eV-lP9bwhOi2I84yn_IakhSdUx6L1UwdzkxWk9qcWNGWWMxa2c9PQ Tidak ada batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan
5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Biro Logistik Biro Hukum_JDIH Jakarta, 18 Oktober 2024 https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detail/xy78vzC6PUsoXT4PcJTC92ZlVXBQOC9kWjVUMStsanhOZU54bnc9PQ Tidak ada batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan
6 Buku Profil Tata Kelola Logistik Pemilu Tahun 2024 Tentang : gambaran mengenai pelaksanaan tata kelola Logistik Pemilu Tahun 2024 yang mencakup seluruh proses mulai dari tahap perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, pendistribusian pemeliharaan, dan inventarisasi Logistik Pemilu, hingga pemusnahan kelebihan surat suara karena lebih kirim dan/atau rusak. Biro Logistik Biro Hukum_JDIH Jakarta https://drive.google.com/drive/folders/11ZSvoflVUVxTMWQcOKhGnpGUtCw9qKy9 Tidak ada batas waktu
7 Buku 75 Hari Perjalanan Logistik Pemilu 2024 Tentang : Tantangan Tata Kelola Logistik Pemilu 2024, dimulai dari Perencanaan, Pengadaan sampai dengan Distribusi Logistik Pemilu 2024 dimana Durasi Waktu tahapan Kampanye sangat singkat, yang berdampak kepada proses ketersediaan logistik Pemilu 2024 Biro Logistik Biro Logistik Jakarta,25 November 2024 https://drive.google.com/drive/folders/11ZSvoflVUVxTMWQcOKhGnpGUtCw9qKy9 Tidak ada batas waktu
j Informasi yang dikuasai Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
1 Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Electoral Governance :Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia merupakan Jurnal Resmi yang diterbitkan oleh KPU RI bekerjasama dengan Konsorsium Tata Kelola Pemilu dari 12 Perguruan Negeri Indonesia yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Lampung, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Nusa Cendana, Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Cendrawasih Bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Terbitan I : Bulan Februari s.d MeiTerbitan II : Bulan Juli s.d NovemberTempat : Kantor KPU RI CIdeng Buku https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP
k Informasi yang dikuasai Biro Umum
1 62/BA/X/2015 dan KN.00.00/136/2015 (17 Oktober 2015) BA Penyerahan Arsip Statis yang meliputi:Peraturan-Peraturan KPU Tahun 2007, 2008, dan 2009;Berkas Audit Dana Kampanye Tahun 2009 (Hasil Audit Calon Provinsi seluruh Indonesia);Keputusan KPU, Berita Acara, Model E, dan Pergantian Antar Waktu Biro Umum Sekretaris Jenderal Jakarta, (17 Oktober 2015) Dokumen Digital/Soft copy 1 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 3 Tahun (Inaktif) permanen Biasa/Terbuka (berdasarkan Keputusan KPU Nomor 190 Tahun 2022 tentang Daftar Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip
2 75/BA/XII/2016 dan KN.00.04/161/2016 (18 Desember 2016) BA Penyerahan Arsip Statis yang meliputi:Peraturan-Peraturan KPU Tahun 2013;Keputusan KPU tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Anggota, serta Kepala Sekretariat dan Pelaksana PPLN di Luar Negeri Tahun 2013;Arsip Video kegiatan Pemilu 2014;Arsip Foto Dokumentasi Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Tahun 2004, 2009, 2014);Dokumentasi Pelantikan Komisioner KPU RI Periode 2002-2017;Gladi Bersih Pelantikan & Pelantikan Anggota DPD/DPR RI terpilih 2004:Pendaftaran dan Pengambilan Nomor Urut Capres dan Cawapres Pemilu 2009 Jakarta, (18 Desember 2016)
3 7/TU.04.3-BA/04/SJ/04/SJ/XI/2019 dan KN.00.04/429/2019 (21 November 2019) Penyerahan Arsip Statis yang meliputi:Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Tahun 2019 pada PPLN di Luar Negeri Jakarta, (21 November 2019)
4 14/TU.04.3-BA/04/SJ/04/XI/2019 dan KN.00.04/131/2020 (22 Juni 2020) Penyerahan Arsip Statis yang meliputi:Peraturan-Peraturan KPU Tahun 2013, 2014, dan 2015 Jakarta, (22 Juni 2020)
5 5/TU.04.3-BA/03/2023 dan KN.00.02/143/2023 (2 Mei 2023) Penyerahan Arsip Statis yang meliputi: Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Tahun 2019 pada PPLN di Luar Negeri. Jakarta, (2 Mei 2023)
6 1/TU.04.3-BA/03/2024 dan KN.00.02/16/2024 (10 Januari 2024) BA Penyerahan Arsip Statis yang meliputi:Risalah/Dokumentasi persidangan/rapat pimpinan Tahun 2008 s.d. 2019;Produk Hukum/Peraturan Perundang-undangan Peraturan KPU Tahun 2018 dan 2019; Jakarta, (10 Januari 2024)
7 5/TU.04.3-BA/03/2024 dan KN.00.02/103/2024 (5 April 2024) BA Penyerahan Arsip Statis yang meliputi:Arsip statis penanganan Covid-19 yang tercipta dari hasil pekerjaan/kegiatan KPU sesuai daftar arsip. Jakarta, 5 April 2024)
8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 704 Tahun 2025 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Biro Umum Ketua KPU Jakarta, 25 September 2025 Dokumen Digital/Softcopy
9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 842 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Mengatur mengenai Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Biro Umum Ketua KPU Jakarta, 25 September 2025 Dokumen Digital/Softcopy 2 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 3 Tahun (Inaktif) permanen Terbuka
10 Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2019 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Biro Umum Sekretaris Jenderal KPU Jakarta, 19 September 2025 Dokumen Digital/Softcopy 2 Tahun setelah tidak berlaku (Aktif) dan 3 Tahun (Inaktif) permanen Terbuka


C. INFORMASI SERTA MERTA

No. Nama Dokumen Ringkasan Isi Informasi Publik Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik Pejabat Penanggung  Jawab Penerbitan Informasi Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi Bentuk Informasi yang tersedia Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip Keterangan/ Catatan Informasi Publik Tautan Unduh Dokumen
1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Ketentuan tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Ketua KPU Jakarta, 11 November 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketentuan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Biro Hukum Ketua KPU Jakarta, 22 Desember 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 Ketentuan tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 Biro Hukum Ketua KPU Jakarta, 31 Desember 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Ketentuan tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Biro Hukum Ketua KPU Jakarta, 08 Juli 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 783 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti, dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti, dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Biro Sumber Daya Manusia Ketua KPU Jakarta, 12 September 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 805 Tahun 2025 tentang Pencabutan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum Ketentuan tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Ketua KPU Jakarta, 16 September 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 842 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketentuan tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketua KPU Jakarta, 25 September 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 783 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti, dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti, dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ketua KPU Jakarta, 12 September 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 UNDUH DOKUMEN
9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketua KPU Jakarta, 26 September 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
10 di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketua KPU Jakarta, 21 Oktober 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketua KPU Jakarta, 4 November 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
12 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Ketua KPU Jakarta, 20 November 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua KPU Jakarta, 5 Desember 2025 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1119 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025 Ketentuan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025 Kepala Bidang Data dan Informasi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 17 Desember 2025 di Jakarta Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak) Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak UNDUH DOKUMEN
15 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2026 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026 Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026 Ketua KPU Jakarta, 13 Januari 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketua KPU Jakarta, 23 Februari 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
17 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93 Tahun 2026 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua KPU Jakarta, 26 Februari 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
18 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketua KPU Jakarta, 8 April 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
19 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketua KPU Jakarta, 4 Mei 2026 Dokumen Digital/Softcopy 5 tahun Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu UNDUH DOKUMEN
20 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 264 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026 Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026 Kepala Bidang Data dan Informasi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 20 Juli 2026 di Jakarta Softcopy (PDF), Hardcopy (dokumen cetak Aktif 1 tahun, Inaktif 2 tahun. UNDUH DOKUMEN