Video Prosedur Pelayanan Informasi Publik

 

Hubungi Kami:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Alamat:

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara

Jl. Simpurusiang Komplek Perkantoran Bupati Luwu Utara
T. (0473) 21874
F. (0473) 21870

info@kpu.go.id kpudlutra@gmail.com

Facebook PPID KPU LUTRA

Twitter @kpu_lutra

 

 

Statistik Kunjungan 22 Nov 2017

e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
siap memberi pelayanan informasi publik

Dalam konteks Pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan kepala daerah (Pilkada) keterbukaan informasi menjadi hal penting diperhatikan oleh seluruh lembaga yang berkaitan dengan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang di berikan amanat oleh Undang-undang dalam melaksanakan teknis Pemilu harus bekerja secara prefesional dalam melakukan tugas tersebut agar mendapatkan hasil pemilu/Pilkada yang berkualitas baik itu prosesnya maupun hasilnya dengan melakukan keterbukaan informasi publik  karna ini merupakan amanat  Undang-undang nomor 14 tahun 2014 Tentang Keterbukan Informasi Publik dan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 1 tahun 2015 untuk itu baik penyelenggara, parpol hingga masyarakat sebagai elemen utama keberhasilan pemilihan umum tersebut berlangsung.  Keterbukaan Informasi di dalam pemilu menjadi salah satu dari sekian banyak indikator penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis, serta merupakan hak asasi manusia, yaitu hak untuk tahu

Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa hal yang harus terus di benahi dalam keterbukaan informasi di pemilu, permasalahan mengenai kurang adanya transparansi data dan keterbukaan infromasi dalam pemilu sering kali menjadi konflik yang terjadi pada saat pemilu berlangsung. Sehingga KPU luwu utara dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati luwu utara tahun 2015 sudah membentuk sistem pelayanan informasi melalui PPID, website www.kpu-lutrakab.go.id  dan akun media sosial (facebook Kpu Kabupaten Luwu Utara)

Keterbukaan informasi haruslah juga didorong oleh semangat menjadikan pemilu sebagai ajang menciptakan pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat yang sesuai dengan pilihan masyarakat, bukan merupakan sebuah hasil dari proses manipulasi data dalam pemilu. Harapan tersebut akan berhasil apabila seluruh lembaga yang berkaitan dengan pemilihan umum bersedia untuk menjalankan keterbukaan informasi melalui mekanisme keterbukaan data (open data) kepada publik. Dengan demikian publik dapat secara langsung mengawasi proses pelaksanaan dan hasil pemilu sehingga agar memperkecil terjadinya kecurangan dan  manipulasi data yang dilakukan oleh pihak yang ingin diuntungkan.

Dalam hal keterbukaan data pemilu, KPU sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki wewenang besar dalam  proses berjalannya pemilu haruslah menjalankan mekanisme tersebut. Pada pemilu 2014 lalu, KPU mendapatkan apresiasi yang besar dari masyarakat ketika suluruh data C1dan dapat di akses oleh publik  dan program tersebut masih dilakukan pada pemilihan bupati dan wakil bupati melalui website KPU. Keterbukaan informasi publik merupakan syarat pengelolaan sumber daya publik secara partisipatif dan bertanggung jawab, inisiatif KPU tersebut mendorong transparansi dan demokrasi yang berkualitas di Indonesia

Menjelang Pilkada serentak yang dimulai pada akhir tahun 2015, permasalahan mengenai keterbukaan informasi haruslah mulai dipahami oleh seluruh lembaga yang berkaitan dengan pemilu/pilkada maupun masyarakat untuk menjadikan pemilu yang berintegritas. Lembaga penyelenggara pemilu KPU haruslah sesegera mungkin membenahi  permasalahan keterbukaan informasi dan open data Pemilu.