Video Prosedur Pelayanan Informasi Publik

 

Hubungi Kami:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU KOTA BANJAR

Alamat:

Kantor KPU Kota Banjar

Jl. Gerilya Komplek Perkantoran
Pamongkoran - Kota Banjar
T. (0265) 745032
F. (0265) 745033

kpu.banjar@gmail.com

Facebook KPU Kota Banjar

Twitter @KPUKOTABANJAR

www.kpud-banjarkota.go.id

Statistik Kunjungan 22 Nov 2017

KPU Kota Banjar Upaya Mewujudkan Transparansi Anggaran
Transparansi Anggaran; sebuah kebudayaan mengelola Lembaga

--Transparansi Anggaran; sebuah kebudayaan mengelola Lembaga--

"Menurut Kristiansen (2006), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Karena transparansi akan meningkatkan tanggungjawab para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Transparansi juga dapat mencegah terjadinya monopoli kekuasaan pada pembuat kebijakan sebab transparansi memungkinkan terciptanya sistem cheks and balance yang berfungsi dengan baik. Selain itu, transparansi juga tentu akan dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran yang kita sama-sama memiliki komitmen untuk mencegah atau bahkan memberantasnya".

Bicara tentang korupsi itu,bicara dua hal paling tidak; 1. Sistem yang bobrok atau sengaja dibuat bobrok, dan ke 2. Mentalitas aparatur yang bobrok,yang jika tidak segera diantisipasi akan bergeser menjadi klaptokrasi. Membenahi keduanya butuh kebudayaan yang kuat, masif dan konsisten.

Tapi yang jauh lebih penting sebenarnya adalah apa yang telah kita perbuat untuk memperbaiki kesemuanya??!!! Maka nasihat Aa Gym yang berbunyi; "*Mulailah dari diri sendiri dan lingkungan, *Mulailah dari hal yang terkecil dan *Mulailah untuk berbuat saat ini juga", manjadi sebuah ikhtiar yang sangat kontekstual dengan kebudayaan dimaksud.

DDM26

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah menjadi rujukan banyak Negara di dunia. Sejumlah praktik baik dalam penyelenggaraan pemilu, terutama transparansi merupakan aspek yang paling banyak diperbicangkan. Untuk itu, KPU RI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan pemilu, termasuk pilkada.

Transparansi anggaran dapat diartikan sebagai keterbukaan menyeluruh (full disclosure) atas semua informasi yang terkaitanggaran pada saat yang tepat (timely) dan secara sistematis.
Berdasarkan definisi tersebut, transparansi anggaran dapat difahami sebagai sebuah proses melalui mana pemerintah menyediakan, membuka akses, dan atau menyebarkan informasi terkait anggaran baik pada saat penyusunan, pelaksanaan maupun pada saat pertanggungjawabannya. (Transparansi anggaran, ihsan dan diding, 2008).

Menurut Anggota KPU RI Arief Budiman juga meminta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar anggaran pembiayaan pilkada di website masing-masing. Arief menyakini dengan transparansi anggaran pilkada, kredibilitas KPU di mata publik akan bertambah nilainya. “Public trust akan meningkat,”. Untuk lebih transparan di bidang anggaran, Arief Budiman menegaskan pihaknya akan mengumumkan daftar anggaran pembiayaan pilkada tahun 2017 kepada publik. (http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2016/4954/KPU-Upayakan-Transparansi-Anggaran-Pilkada)

Berikut Pagu Anggaran Tahun 2016 KPU Kota Banjar dari APBN.

Keterangan Selengkapnya download disini

 

Ayo, Gunakan Hak Atas Informasi Publik, Untuk Indonesia yang Lebih Baik!